RDP Silpa Dinas PU Terjawab Sudah

Prediksi DPRD Kota Medan akan terjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan terjawab sudah. Pasalnya, hingga Nopember 2019 serapan anggaran baru tercapai hanya Rp250,951 miliar atau 35,44 persen dari total anggaran Rp708,181 miliar.

Hal ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 4 DPRD Kota Medan dengan Dinas PU Kota Medan terkait serapan anggaran hingga triwulan III tahun 2019 di ruang rapat Komisi 4 DPRD Kota Medan, Selasa (3/12/2019).

Plt Kadis PU, Zulfansyah, memaparkan minimnya realisasi serapan anggaran diakibatkan kendala psikis, karena kasus penangkapan Walikota Medan dan Kadis PU Oktober 2019, sehingga banyak kontraktor takut pekerjaan proyek tidak terbayar.

“Kendala lainnya banyak kontraktor yang tidak profesional dan “nakal”. Mereka sudah mengambil uang muka (DP) proyek, tapi tidak melakukan pekerjaan. Padahal kalau ini tidak dikerjakan akan jadi temuan LHP BPK dan ada sanksi pidana,” ujarnya.

Zulfansyah mengakui, kalau pekerjaan proyek tidak selesai dikerjakan, maka Pemko akan mengalami kerugian sebesar 20 persen setelah dipotong uang jaminan pelaksanaan 5 persen dan jaminan uang muka 5 persen dari uang DP yang telah dibayarkan ke kontraktor sebesar 30 persen.

“Maka itu kami terus menekan kontraktor harus dapat menyelesaikan proyeknya sesuai jadwal akad sampai 20 Desember 2019. Dengan begitu kami optimis penyerapan anggaran bisa tercapai diatas 50 persen. Karena kalau tidak ditekan terus banyak kontraktor “nakal” yang akan mendapatkan ancaman blacklist serta sanksi pidana,” ungkapnya.

Zulfansyah juga mengungkapkan, pihaknya sudah menyebarkan surat peringatan pertama dan kedua ke seluruh kontraktor agar pekerjaan segera diselesaikan baik pelaksanaannya dari siang dan malam.

“Kondisi tahun ini memang porak poranda. Saya akui ini,” katanya yang baru ditunjuk sebagai Plt Kadis PU sejak 20 November 2019.

Terkait usulan dari beberapa anggota DPRD Medan agar pekerjaan proyek jangan dilakukan diakhir tahun, Zulfansyah, menyatakan akan berupaya ditahun depan, Januari-Februari sudah proses lelang sehingga Juni pelaksanaannya bisa dilakukan.

Kemudian ia juga menyesalkan tim konsultan pengawas yang minim melakukan pengawasan setiap proyek sehingga seringkali kualitas pekerjaan tidak maksimal.

“Kami juga akan kejar ini, karena konsultas pengawas sudah kita bayar. Ke depan kita mau tim pengawas ada 3-4 orang dalam setiap satu proyek agar hasil pekerjaan tidak mengecewakan,” tuturnya.

Sebelumnya Ketua Komisi 4 DPRD Kota Medan, Paul Mei Anton, yang memimpin rapat menyesalkan, kinerja Dinas PU yang banyak melakukan pekerjaan setiap akhir tahun atau musim penghujan sehingga pengecoran tidak baik, kualitas semen dan aspal cepat rusak.

“DPRD disuruh cepat-cepat mengetok P APBD dan R APBD tapi justru kerja OPD lambat. Apakah uangnya tidak ada atau justru dideposito. Ini tidak wajar dan harus diperbaiki,” tegasnya.

Senada dengan itu anggota Komisi 4, Hendra DS, meminta semua program harus cepat terealisasi dengan maksimal.

“Kedepan jangan lagi lelang proyek di akhir tahun, karena R-APBD sudah disahkan September kemarin. Kalau terjadi Silpa kan sayang uang rakyat ini padahal banyak pekerjaan  yang harus dilakukan untuk kepentingan rakyat Kota Medan,” katanya.

Dame Duma Sari Hutagalung juga menilai anggaran yang dialokasikan untuk dinas PU setiap tahunnya besar tapi persoalan jalan di Kota Medan tidak selesai-selesai.

“Belum lagi pekerjaannya tidak ada perencanaan dengan baik. Misalnya di Jalan Kapten Muslim itu lagi dikerjakan proyek jalan beton. Padahal kawasan itu daerah banjir. Seharusnya kan diselesaikan dulu banjirnya, jangan nanti jalan sudah diperbaiki lalu ada banjir, justru jalan kembali rusak. Selain itu banyak kontraktor tidak sanggup melakukan pekerjaan dan hanya mau ambil uang DP. Sanksi harus jelas dan dipertegas ini,” pungkasnya.

Related Posts: