Wakil ketua DPRD Medan, H Rajuddin Sagala mengakui jika Ketua Komisi II DPRD Medan, Aulia Rachman salah dalam mengeluarkan surat.
“Kedua, kalau ada pun surat resmi, mana mau kami tandatangani kalau suratnya seperti itu, saya pasti tak teken itu, saya yakin pimpinan yang lain juga tak mau. Secara hukum itu sudah melanggar,” sambungnya.
Dijelaskan politisi PKS itu, setiap perusahaan yang ada di Indonesia memiliki kewajiban untuk membina warga sekitar.
“Perusahaan kan punya kewaiban untuk membina warga sekitar, harusnya pengawasan itu yang dilakukan, bukan membuat surat untuk meminta sesuatu agar dibagikan ke masyarakat sekitar,” jelasnya.
Selain itu, Rajuddin juga meminta Aulia Rachman untuk menyampaikan segala hal di internal komisi terlebih dahulu.
“Harusnya, segala sesuatu itu disampaikan dulu ke internal komisi, setelah itu ke pimpinan. Misalkan ada perusahaan yang melanggar, tak membina masyarakat sekitar, itu harusnya dirapatkan, bukan main kebijakan pribadi,” ujarnya.
Sebagai tindaklanjut atas beredarnya surat itu, Rajuddin mengungkapkan jika pimpinan DPRD Medan akan segera memanggil Aulia Rachman.
“Kita akan konfirmasi ke beliau kenapa seperti itu terjadi, kita lihat nanti bagaimana penyampaiannya akan kita adu dengan penyampaian masyarakat dan media, setelah itu akan kita berikan teguran,” ungkapnya.
“Mengenai sanksi apa, itu di BKD, maka kita lihat dulu, kebenarannya itu seperti apa, apa yang dilakukannya dan sejauhmana tanggungjawabnya, rencana besok kita panggil,” sambungnya.
Diakui Rajuddin, dirinya sudah pernah menegur Aulia Rachman. Sebab, jauh sebelum masalah ini, Komisi II kerap melakukan kunjungan tanpa ada surat tugas dari pimpinan.
“Sebelumnya juga komisi II kunjungan tanpa surat tugas dari pimpinan. Tapi sudah saya tegur beliau, saya nasehati agar tak dilakukan lagi,” akunya.
Previous
« Prev Post
« Prev Post
Next
Next Post »
Next Post »