“Pokir yang prioritas tentu harus bisa diakomodir oleh Pemko Medan. Kalau tidak, untuk apa APBD dibahas,” kata Hendra, Senin (9/3/2020).
Hendra mengatakan, dirinya akan mencermati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) P-APBD 2020 mendatang.
“Kalau pokir tidak diakomodir, untuk apa dibahas. Kami (DPRD, red) punya nilai tawar untuk itu,” bilangnya.
Sementara, Erwin Siahaan, meminta Pemko Medan agar melegitimasi atau melegalkan pekerjaan sebagai driver ojek online (ojol).
“Ojol ini kan sebuah pekerjaan juga, ada penghasilan. Cuma ketika driver ojol ingin mengakses kepemilikan rumah atau KPR terbentur regulasi, mereka nangis menceritakan ke saya,” ujarnya.
