Anggota DPRD Medan yang duduk di Panitia khusus (Pansus) laporan pertanggungjawaban (LPJ) Wali Kota bingung melihat rendahnya serapan anggaran di semua OPD (organisasi perangkat daerah). Rata-rata hanya 47-50 persen saja, kondisi itu dibarengi juga dengan rendahnya pendapatan asli daerah (PAD).
“Dibawah normatif serapan anggaran di seluruh OPD Pemko Medan, berarti banyak yang tidak kreatif di jajaran pemko sehingga kesannya hanya mencari aman. Yang penting aman dari pemeriksaan BPK, kondisi seperti ini membuat pembangunan jalan di tempat,” kata anggota pansus Maruli Tua Tarigan kepada Wartawan usai rapat pansus LPj, Rabu (10/7/2019) di DPRD Medan. Rapat pansus dipimpin Ketua DPRD Medan henry Jhon Hutagalung didampingi Wakil Ketua Iswanda Ramli.
Menurutnya, OPD Pemko melakukan efisiensi anggaran bukan karena menghemat pengeluaran demi mengerjakan pekerjaan yang maksimal. Tapi efisiensi yang dilakukan adalah, tidak melakukan apa-apa sehingga anggaran jadi sisa.
Saat ditanya OPD mana saja yang terkoreksi oleh pansus, terkhusus yang melakukan peyimpangan, Maruli Tua Tarigan hanya memberikan sedikit tanggapannya.
“Hampir semua terkoreksi, bukan masalah peyimpangan, tapi semua OPD hanya lepas rodi untuk mencari aman agar tidak terjerat hukum,” ungkapnya.
Hal senada juga dikatakan Rajudin Sagala dari Fraksi partai PKS. Dikatakannya, anggaran BPJS PBI saja bersisa Rp.9 miliar. Padahal, masih banyak warga miskin kota yang belum memperoleh asuransi kesehatan yang ditanggung APBD tersebut.
Sedangkan Salman Alfarisi, dari PKS juga melihat kejadian seperti ini sudah berlangsung setiap tahun. Kinerja aparatur Pemko biasa-biasa saja, begitu juga pendapatan (PAD) sangat tidak menggembirakan.
“Contohnya, dari parkir saja hanya Rp.19 miliar tercapai dari target 45 miliar, begitu juga dari reklame. Kalaulah Pemko cepat ,mengeluarkan regulasi yang tegas tentang reklame, pasti PAD yang tinggi bisa dicapai,” ucapnya.
Ketika ditanya apakah potensi pajak dan retribusi di Medan terlalu kecil, sehingga PAD tidak tercapai. Salman tegas mengatakan, potensi PAD di Medan sangat tinggi, setiap hari ada pembangunan dan berkembangnya dunia usaha dan properti.
“Itu semua sumber pendapatan yang nyata jika dikelola dengan baik dan jujur. Terkait kenapa serapan anggaran pemko sangat rendah, menurut saya disebabkan masih banyaknya piutang pemko dari dana bagi hasil (DBH) belum dibayarkan Pemrov Sumut,” ungkapnya.
« Prev Post
Next Post »