Bayek Menyayangkan Oknum Yang Melakukan Pengutipan Bedah Rumah

Dugaan penipuan dan pungutan liar (Pungli) bedah rumah untuk 68 KK di Kelurahan Bagan Deli ditanggapi serius oleh Wakil ketua Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Mulia Asri Rambe.

Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Medan yang akrab disapa Bayek ini sangat menyayangkan tindakan oknum yang telah mengutip biaya untuk bedah rumah secara gratis. Artinya, bantuan itu murni gratis dikucurkan pemerintah, jadi oknum yang melakukan pungli itu segera dicari tahu dan diusut oleh pihak kepolisian.

“Kita di lembaga legislatif akan mengusut ini siapa orangnya, kita minta kepada masyarakat jangan terlalu percaya dengan orang tertentu yang mengaku petugas atau apapun itu. Intinya bedah rumah gratis, kita minta kepada masyarakat untuk melapor ke DPRD agar kita usut secara hukum,” katanya, Senin (12/8/2019) saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya.

Kepada Dinas Perkim, kata politisi Golkar ini, untuk turut berperan mengusut pengli tersebut. Agar kasus itu bisa terbuka secara terang benderang.

“Kita di dewan siap membantu masyarakat, kalau ada warga mau melapor, silahkan datang. Biar kita usut pelakunya,” tegas Bayek.

Diketahui, Program bedah rumah gratis yang diselenggarakan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kota Medan di Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan menuai protes dari sejumlah masyarakat.

Pasalnya, lebih kurang 68 unit rumah warga kurang mampu yang akan dibedah belum juga terealisasi. Parahnya, masyarakat berpenghasilan rendah ini menjadi ajang pungutan liar (Pungli) bagi oknum di lapangan.

Seorang ibu rumah tangga, Hadidah mengaku, pada tahun 2018 lalu, rumahnya tak layak huni di Ujung Tanjung, Kelurahan Bagan Deli, mendapat tawaran bedah rumah. Tawaran itu diterima wanita yang selama ini masih menyewa rumah di Bagan Tambahan, Kelurahan Bagan Deli.

Untuk mengikuti program dari Kementrian PUPR tersebut. Hadidah menyerahkan surat – surat untuk kelengkapan administrasi kepada petugas di lapangan bernama Yusri.

Sebelum proses bedah rumah itu dilaksanakan, ia diminta oleh Yusri untuk membangun pondasi dan merobohkan rumahnya tersebut. Lantas, wanita berusia 36 tahun ini mencari biaya pinjaman senilai Rp21 juta. Dengan biaya itu, ia merobohkan bangunan rumahnya dan membangun pondasi di tanah berukuran 8X9 meter.

“Kemarin ada cerita, akan dibangun rumah saya sebelum bulan puasa, sibuklah kami meruntuhkan rumah itu. Habis meruntuhkan rumah sekaligus upah dan menimbun pondasi habislah uang kami Rp.21 juta. Sudah minjam-minjam pun itu supaya rumah kami tadi jadi dibedah. Tapi sampai sekarang tidak juga dibangun,” ungkap ibu anak tiga ini. Senin (12/08/2019).

Dibeberkan Hadidah, Yusri selaku petugas yang memberikan program bedah rumah ke masyarakat meminta Rp.2 juta. Hadidah mengaku mampu dicicil membayar dengan mencicil. Ia pun menyerahkan cicilan pertama Rp.300 ribu, kedua Rp.500 ribu, terakhir Rp.100 ribu, jadi total Rp.900 ribu diberikan kepada Yusri.

“Lalu saya telpon lah dia(Yusri), saya tanya bagaimana ini janji bulan puasa mau dibangun, rumah sudah diruntuhkan tapi tak dibangun, dijawabnya, kenapa ibu runtuhkan rumah itu, tidak ada aku suruh runtuhkan rumah. Kalau gitu bangun lagi rumah gubuk gubuk aja, bilangnya sama awak,” beber istri nelayan ini meniru ucapan Yusri.

Disinggung apakah benar Yusri ada nyuruh rubuhkan rumah, Hadidah mengaku ada. Makanya ia rubuhkan dan bangun pondasi. Ia khawatir seperti rumah remannya tak ada pondasi gagal dibangun. Ia merasa kecewa karena tidak ada penjelasan bedah rumah tersebut.

“Harapan saya, maunya dibangun saja rumahnya. Karena janji dia mau bangun rumah yang Rp30 juta. Kalau memang dibatalkan pulangkan uang kami dan berkas – berkas kami, tapi kalau tidak dipulangkan kami nuntut,” pinta Hadidah.

Hal senada juga dialami Sarifah. ia mengaku rumahnya telah dirobohkan dan telah menyerahkam yang Rp900 ribu kepada Yusri dengan 3 kali cicilan. Namun, sampai saat ini penjelasan untuk bedah rumah itu belum juga diterimanya.

Related Posts: